Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 8 Polisi Bintang Tiga yang Bisa Mengisi Jabatan Wakapolri

Reporter

image-gnews
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian usai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Juni 2018 . TEMPO/Andita Rahma
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian usai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Juni 2018 . TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin melepaskan jabatannya. Sebabnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur. Asman Abnur mundur dari jabatannya karena partai tempat dia bernaung, PAN, mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Baca: Teka-teki Siapa Pengisi Kursi Wakapolri Belum Terjawab

Kosongnya jabatan Wakapolri ini memunculkan pertanyaan siapa yang akan menggantikan Syafruddin. Nama Kepala Kepolisian Daerah Metro Jata Inspektur Jenderal Idham Azis sempat mencuat. Namun, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian masih bungkam soal kabar Idham menjadi wakapolri. Sebenarnya, di tubuh Mabes Polri ada delapan Jenderal Bintang 3--jika menyertakan Syafruddin maka ada sembilan orang--yang bisa mengisi posisi Wakapolri. Berikut daftarnya:

1. Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto

Lulusan Akademi Kepolisian 1985 ini sekarang duduk sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pria 56 tahun ini diangkat sebagai Kabareskrim pada tanggal 27 Mei 2016 menggantikan Komjen Anang Iskandar yang pensiun. Ari Dono pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawasi Tengah pada 25 Maret 2013 sampai 3 Otober 2014.

Simak: Kabareskrim Mengaku Kesulitan Ungkap Kasus Novel Baswedan

Ari Dono pernah menangani dua perkara yang menjadi sorotan masyarakat. Pertama adalah polemik penistaan agama yang dituduhkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Yang kedua adalah penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

2. Komisaris Jenderal Putut Eko Bayu Seno

Sejak 13 September 2017, Putut mengisi kursi Inspektur Pengawasan Umum Polri menggantikan Dwi Priyatno yang pensiun. Sebelumnya, Putut merupakan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

Simak juga: Komjen Putut Eko Sebut Satgas Saber Pungli Sebagai Bayi Ajaib

Putut pernah menjadi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004 sampai 2009. Kemudian, tiga kali berturut-turut, lulusan Akpol 1984 ini pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah. Yaitu, Kapolda Banten (Februari 2011 sampai Mei 2011); Kapolda Jawa Barat (Mei 2011 smapai Oktober 2012); dan terakhir Kapolda Metro Jaya (Oktober 2012 sampai Maret 2014).

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

5 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

5 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

Tito Karnavian mengatakan masih ada beberapa penyelenggara Pilkada 2024 di daerah yang belum menerima anggaran.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

7 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.


DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

11 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengetuk palu vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.


Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

13 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan pers saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW datang untuk memberikan surat permohonan informasi pengadaan alat sadap
Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

Pengamat kepolian mengatakan alat sadap tidak termasuk teknologi alutsista sehingga pengadaanya harus transparan dan terbuka ke publik.


Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.


Cara Kerja IMSI Catcher, Alat Sadap yang Diduga Diimpor oleh Mabes Polri dari Singapura

14 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan pers saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW datang untuk memberikan surat permohonan informasi pengadaan alat sadap
Cara Kerja IMSI Catcher, Alat Sadap yang Diduga Diimpor oleh Mabes Polri dari Singapura

Alat sadap IMSI Catcher berfungsi mengetahui lokasi seseorang lewat telepon seluler dengan cara intersepsi, metode yang lazim digunakan intelijen.


Amnesty International Ungkap Polri Impor Belasan Alat Sadap, CEO Polus Tech Swiss Buka Suara

15 hari lalu

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW menilai alat sadap Pegasus ini membahayakan keberlangsungan negara demokrasi. Sebab, Pegasus disebut digunakan untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan politikus di berbagai belahan dunia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Amnesty International Ungkap Polri Impor Belasan Alat Sadap, CEO Polus Tech Swiss Buka Suara

Dokumen Amnesty International Security Lab mencatat kantor Staf Logistik Polri memsan 19 alat sadap. CEO Polus Tech Swiss bicara soal produk mereka.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

17 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

17 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.